Pertanyaan Tugas Softskill

1.   Jelaskan keberadaan 3 pelaku perekonomian indonesia atau perannya!

      a   pemerintah BUMN

      b  koperasi

      c  BUMS

2.   Hakikat otonomi adalah mengembangkan manusia-manusia  indonesia yang otonomi. Yang memberikan keleluasaan bagi terkuaknya potensi-potensi terbaik yang dimiliki oleh setiap individu secara optimal. Individu-indovidu yang otonom menjadi modal dasar bagi perwujudan otonomi daerah, harus membuka kesempatan yang sama dan seluas-luasnya bagi setiap pelaku dalam rambu yang di sepakati bersama.

a.      Apa yang melatar belakangi otonomi daerah?

b.      Peluang Dan tatanan apa untuk otonomi daerah?

3.   Pembangunan pertanian di indonesia sudah lebih dari 1 abad. Berbagai keberhasilan tercapai, namun sektor pertanian secara inergis dengan contoh lain tidak berkembang. Di persimpangan jalan antara kontribusi pertanian dengan perkembangan ekonomi secara macro!

a.  Apa saja kendala dalam perekonomian indonesia saat ini, khususnya yang  berkaitan pada diatas?!

4.    Menurut anda apa tujuan di tetapkannya UUD no.5 tahun 1969 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan tidak sehat. Dan bagaimana perwujudan perekonomian indonesia apabila UUD ini tidak ada?!

--Pembahasan--

1.        A. Peran BUMN dalam sistem perekonomian Indonesia

Dalam usaha membangun ekonomi diusahakan peran serta seluruh lapisan masyarakat dan mengurangi campur tangan Pemerintah yang menghambat perkembangan ekonomi. Dalam iklim demikian ini dirumuskan perundangan yang akan meletakkan kembali peran BUMN sebagai aparatur perekonomian negara dalam sistem perekonomian Indonesia. Perumusan ini telah melahirkan Undang-undang No 9 Tahun 1969 dimana dalam konsiderinya jelas mencerminkan kedudukan /peranan BUMN dalam sistem perekonomian Indonesia, antara lain :

1.   Bahwa perusahaan Negara sebagai unit ekonomi yang tidak terpisah dari sistem ekonomi Indonesia perlu segera disesuaikan pengaturan dan pembinaannya menurut isi dan jiwa ketetapan MPR sementara Nomor XXIII/MPRS/1966

2.   Bahwa dalam kenyataannya terdapat Usaha Negara dalam bentuk
Perusahaan Negara berdasarkan UU Nomor 19 Tahun 1960 yang dirasakan kurang efisien, sehingga dipandang perlu untuk segera ditertibkan kembali

Ada juga peranan BUMN yang lainnya adalah sebagai berikut:

·   Menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sehingga mengurangi jumlah pengangguran

·  Memberikan pengarahan serta bantuan untuk para pengusaha golongan ekonomi lemah, baik itu untuk koperasi maupun UKM.

·  Memberikan sumbangan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi secara nasional.

· Menjadi perintis usaha yang belum dilaksanakan oleh koperasi dan pihak swasta, seperti menyediakan kebutuhan masyarakat dengan barang dan jasa yang bermutu serta memadai.

·   Pemerintah dapat melayani masyarakat secara maksimal dengan adanya BUMN.

·   Menjadi sumber pendapatan negara dari pendapatan nonpaja untuk mengisi kas negara.

·  Mencegah agar cabang-cabang produksi yang penting tidak dikuasai oleh sekelompok masyarakat tertentu.

B. Peran koperasi dalam sistem perekonomian Indonesia

Peran koperasi dalam perekonomian Indonesia dapat dilihat dari:

 1.    Kedudukannya sebagai pemain utama dalam kegiatan ekonomi di berbagai sektor,

 2.    Penyedia lapangan kerja yang terbesar,

 3.   Pemain penting dalam pengembangan kegiatan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat,

 4.    Pencipta pasar baru dan sumber inovasi, serta

 5.    Sumbangannya dalam menjaga neraca pembayaran melalui kegiatan ekspor.

C. Peran BUMS dalam sistem perekonomian Indonesia

1.    sebagai mitra BUMN, yaitu investasi, pengembangan usaha, peningkatan efisiensi dan kemampuan teknis

2.    sebagai penambah produksi nasional

3.    Sebagai pembuka lapangan pekerjaan

4.    Sebagai penambah pendapatan Negara dan pemacu pendapatan nasional

5.    Membantu meningkatkan produksi nasional

6.    Menciptakan kesempatan dan lapangan pekerjaan

7.    Membantu pemerintah dalam usaha pemerataan pendapatan

8.    Membantu dalam mengurangi pengangguran

9.    Menambah devisa bagi pemerintah

10. Meningkatkan pendapatan negara melalui pajak

2.  A.) Otonomi berasal dari kata autonomos atau autonomia (yunani) yang berarti “keputusan sendiri” (self ruling). Otonomi daerah adalah suatu kewenangan mengurusi daerah itu dengan yang di inginkan oleh pemerintah atau pemimpin daerah tersebut dan pada otonomi daerah pemerintah pusat tidak ikut campur tangan melainkan hanya bertugas sebagai evaluasi saja. Otonomi daerah di Indonesia lahir pada saat terjadinya krisis ekonomi, di lanjutkan terjadinya gejolak sosial. Gejolak sosial yang melanda Negara Indonesia di sekitar tahun 1997 kemudian melahirkan gejolak politik yang puncaknya ditandai dengan berakhirnya pemerintahan orde baru yang telah berkuasa selama kurang lebih 32 tahun di Indonesia. Setelah runtuhnya orba, terjadi guncangan terhadap ketatanegaraan, kemudian wacana otonomi daerah berganti sebagai konsepsi alternatif untuk menjawab konsepsing yang telah usang  dan perlu diganti. Latar belakang otonomi daerah ada 2 aspek yaitu aspek internal yang secara mendorong dari dalam peneraan otonomi  dan aspek eksternal, faktor dari luar yang mendorong dan mempercepat implementasi otonomi daerah.

B) Dalam otonomi daerah, untuk mengurangi ketergantungan anggaran terhadap pemerintah pusat, pemberian pelayanan publik yang dapat menjangkau seluruh kelompok masyarakat, pelibatan masyarakat dalam proses pembangunan dan peningkatan otonomi masyarakat lokal dalam mengurus dirinya sendiri.

3.      Dalam pertanian indonesian saat ini, sektor pertanian menurun, menurun dalam jumlah lahan yang semakin sedikit, berkurangnya lahan hijau atau hutan yang diakibatkan tanah menjadi tandus, sulitnya air untuk kesuburan tanaman ataupun pupuk pestisida, rendahnya pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, pengangguran, inflasi, dan hutang luar negri dikarenakan kesejahteraan petani di indonesia masih rendah. Indonesia memang kaya akan hasil alamnya, tetapi dalam sumberdaya manusia yang ahli hanya sedikit.

4.      Lahirnya undang-undang nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak sehat atau sering disebut dengan undang-undang antimonopoli diharapkan dapat menjadi payung hukum bagi upaya penciptaan persaingan usaha yang sehat. Pada hakikatnya persaingan usaha yang tidak sehat yang akan mematikan potensi pasar dan kesempatan berusaha bagi berbagai lapisan masyarakat merupakan suatu bentuk kejahatan ekonomi. Dalam aktivitas perekonomian, semua pihak harus diberi kesempatan yang sama sesuai dengan usaha dan kontribusi yang adil dalam melakukan aktivitas tersebut sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 27 UUD 1945.

Kegiatan lain yang dilarang dalam berdasarkan undang-undang antimonopoli meliputi:
- Monopoli; dalam Pasal 17 Ayat (1) disebutkan bahwa pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
- Monopsoni; dalam Pasal 18 Ayat (1) disebutkan bahwa pelaku usaha dilarang menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang dan atau jasa dalam pasar bersangkutan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha yang tidak sehat.

Wujud Perekonomian Indonesia apabila tidak ada UU yang mengatur tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat, Peradgangan atau jual beli di Indonesia akan berantakan. Tidak ada yang mengatur. Semua pedagang pasti akan melakukan prakter pencurangan tersebut. Dan akan melakaukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu.

PDB, PERTUMBUHAN EKONOMI DAN PERUBAHAN STURKTUR EKONOMI INDONESIA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1   Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Pertumbuhan ekonomi sering disama artikan dengan pembangunan ekonomi, tetapi pada dasar nya dua hal itu berbeda pengertiannya. Dengan ada nya pertumbuhan ekonomi maka akan ada pembangunan ekonomi dimana dengan pertumbuhan ekonomi itu sendiri akan memuncul kan pembangunan pembangunan ekonomi. Banyak faktor yang mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi Indonesia,baik faktor pendorong maupun faktor penghambat.

1.2  Rumusan Masalah

Makalah ini akan membahas tentang :

a.      Produk Domestik Bruto (PDB)

b.      Faktor-faktor penentu prospek pertumbuhan ekonomi indonesia.

1.3   Tujuan Makalah

Tujuan penulisan makalah ini adalah untuk memberikan, menambah wawasan mengenai Produk Domestik Bruto serta faktor-faktor pada pertumbuhan ekonomi di indonesia bagi penulis dan pembaca, sehingga lebih memahami, mengetahui tentang pembahasan tersebut. Dan makalah ini dibuat untuk menyelesaikan tugas dari mata kuliah Perekonomian Indonesia yaitu mata kuliah Softskill.

BAB II

ISI

2.1 Definisi Produk Domestik Bruto (PDB)

PDB diartikan sebagai nilai keseluruhan semua barang dan jasa yang diproduksi di dalam wilayah tersebut dalam jangka waktu tertentu (biasanya per tahun). PDB berbeda dari produk nasional bruto karena memasukkan pendapatan faktor produksi dari luar negeri yang bekerja di negara tersebut. Sehingga PDB hanya menghitung total produksi dari suatu negara tanpa memperhitungkan apakah produksi itu dilakukan dengan memakai faktor produksi dalam negeri atau tidak. Sebaliknya, PNB memperhatikan asal usul faktor produksi yang digunakan.

PDB Nominal merujuk kepada nilai PDB tanpa memperhatikan pengaruh harga. Sedangkan PDB riil (atau disebut PDB Atas Dasar Harga Konstan) mengoreksi angka PDB nominal dengan memasukkan pengaruh dari harga.

PDB dapat dihitung dengan memakai dua pendekatan, yaitu pendekatan pengeluaran dan pendekatan pendapatan. Rumus umum untuk PDB dengan pendekatan pengeluaran adalah:

PDB = konsumsi + investasi + pengeluaran pemerintah + (ekspor - impor)

Di mana konsumsi adalah pengeluaran yang dilakukan oleh rumah tangga, investasi oleh sektor usaha, pengeluaran pemerintah oleh pemerintah, dan ekspor dan impormelibatkan sektor luar negeri.

Sementara pendekatan pendapatan menghitung pendapatan yang diterima faktor produksi: 

PDB = sewa + upah + bunga + laba

Secara teori, PDB dengan pendekatan pengeluaran dan pendapatan harus menghasilkan angka yang sama. Namun karena dalam praktek menghitung PDB dengan pendekatan pendapatan sulit dilakukan, maka yang sering digunakan adalah dengan pendekatan pengeluaran.Di mana sewa adalah pendapatan pemilik faktor produksi tetap seperti tanah, upah untuk tenaga kerja, bunga untuk pemilik modal, dan laba untuk pengusaha.

2.2 Faktor-Faktor Pertumbuhan Ekonomi

A. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah:

1.  Faktor Sumber Daya Manusia

Sama halnya dengan proses pembangunan, pertumbuhan ekonomi juga dipengaruhi oleh SDM. Sumber daya manusia merupakan faktor terpenting dalam proses pembangunan, cepat lambatnya proses pembangunan tergantung kepada sejauhmana sumber daya manusianya selaku subjek pembangunan memiliki kompetensi yang memadai untuk melaksanakan proses pembangunan.

2. Faktor Sumber Daya Alam

Sebagian besar negara berkembang bertumpu kepada sumber daya alam dalam melaksanakan proses pembangunannya. Namun demikian, sumber daya alam saja tidak menjamin keberhasilan proses pembanguan ekonomi, apabila tidak didukung oleh kemampaun sumber daya manusianya dalam mengelola sumber daya alam yang tersedia. Sumber daya alam yang dimaksud dinataranya kesuburan tanah, kekayaan mineral, tambang, kekayaan hasil hutan dan kekayaan laut.

3. Faktor Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat mendorong adanya percepatan proses pembangunan, pergantian pola kerja yang semula menggunakan tangan manusia digantikan oleh mesin-mesin canggih berdampak kepada aspek efisiensi, kualitas dan kuantitas serangkaian aktivitas pembangunan ekonomi yang dilakukan dan pada akhirnya berakibat pada percepatan laju pertumbuhan perekonomian.

4. Faktor Budaya

Faktor budaya memberikan dampak tersendiri terhadap pembangunan ekonomi yang dilakukan, faktor ini dapat berfungsi sebagai pembangkit atau pendorong proses pembangunan tetapi dapat juga menjadi penghambat pembangunan. Budaya yang dapat mendorong pembangunan diantaranya sikap kerja keras dan kerja cerdas, jujur, ulet dan sebagainya. Adapun budaya yang dapat menghambat proses pembangunan diantaranya sikap anarkis, egois, boros, KKN, dan sebagainya.

5. Sumber Daya Modal

Sumber daya modal dibutuhkan manusia untuk mengolah SDA dan meningkatkan kualitas IPTEK. Sumber daya modal berupa barang-barang modal sangat penting bagi perkembangan dan kelancaran pembangunan ekonomi karena barang-barang modal juga dapat meningkatkan produktivitas.

B. Faktor-faktor yang menghambat pertumbuhan ekonomi diantaranya adalah :

1. Korupsi : Korupsi akan mempersulit pembangunan karena akan membuat kekacauan dan ketidakefisienan dalam pembelanjaan.

2. Laju inflasi : Inflasi akan berdampak pada menurunnya indeks kepercayaan konsumen karena masyarakat cenderung mengurangi belanja karena berhati-hati terhadap resiko kenaikkan harga tinggi.

3. Tingkat suku bunga : Tingkat suku bungan akan mempengaruhi investasi.

4. Kenaikkan harga bahan bakar minyak : Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) mempengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional karena dampak kebijakan tersebut menimbulkan "multiplayer effect" menyeluruh terhadap perekonomian.

5. Situasi keamanan yang tidak kondusif : Ada beberapa pandangan untuk menciptakan kondisi ekonomi yang kokoh dibutuhkan stabilitas politik dan keamanan. Investor yang pada saat ini dianggap sebagai salah satu yang berperan dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara tidak akan mau menanamkan modalnya (investasi jangka pendek maupun jangka panjang) jika keamanan tidak stabil.

BAB III

PENUTUPAN

3.1 KESIMPULAN

   PDB berbeda dari produk nasional bruto karena memasukkan pendapatan faktor produksi dari luar negeri yang bekerja di negara tersebut. Sehingga PDB hanya menghitung total produksi dari suatu negara tanpa memperhitungkan apakah produksi itu dilakukan dengan memakai faktor produksi dalam negeri atau tidak. Sebaliknya, PNB memperhatikan asal usul faktor produksi yang digunakan.

  Secara teori, PDB dengan pendekatan pengeluaran dan pendapatan harus menghasilkan angka yang sama. Namun karena dalam praktek menghitung PDB dengan pendekatan pendapatan sulit dilakukan, maka yang sering digunakan adalah dengan pendekatan pengeluaran dan faktor-faktor yang ada juga dapat mempengaruhi PDB tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

http://rifalittleduck.blogspot.com/2013/10/makalah-perekonomian-indonesia.html

http://id.wikipedia.org/wiki/Produk_domestik_bruto

SEJARAH EKONOMI INDONESIA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1  Latar Belakang

Sejarah perekonomian Indonesia merupakan suatu catatan penting untuk melihat bagaimana perkembangan perekonomian Indonesia dalam perjalanan waktunya. Kondisi perekonomian Indonesia mengalami  berbagai dinamika seiring perputaran waktu. Hal itu relevan diungkapkan sebagai bagian untuk mengetahui realita perekonomian Indonesia.

Sejarah ekonomi mengkaji dua masalah utama, yaitu perubahan ekonomi secara angka dan kondisi masyarakat selama perubahan itu berlangsung. Indonesia merupakan sebuah kenyataan bangsa yang mendiami geografis yang subur, namun pernah diperas oleh bangsa lain. Sebagai sebuah sejarah, kondisi ini lebih sering dikaitkan terhadap aspek politik Jawa dalam hubungannya dengan dunia internasional pada saat itu. Potret ekonomi sepanjang sejarah itu pun dirasakan sebagai bentuk eksploitasi penjajahan semata.

Padahal, potret ekonomi Indonesia secara menyeluruh penting pula diungkap. Hal ini tidak terlalu mengherankan karena cerita tentang politik terus direproduksi menjadi epic dalam politik kotemporer di Indonesia. Sementara, berbagai data mengenai ekonomi hanya tersusun rapi sebagai arsip di Belanda, sebagai mantan penjajahnya. Pada makalah ini akan membahas mengenai pengertian sejarah perekonomian Indonesia dan perkembangan perekonomian Indonesia dari masa ke masa.

1.2  Rumusan Masalah

Makalah ini akan membahas tentang :

a.      Sejarah prakolonialisme

b.      Era pendudukan jepang

c.      Ekonomi indonesia pada masa orde lama, orde baru, dan orde reformasi.

1.3   Tujuan Makalah

Tujuan penulisan makalah ini adalah untuk memberikan, menambah wawasan mengenai Sejarah Perekonomian Indonesia bagi penulis dan pembaca, sehingga lebih memahami, mengetahui perkembangan Indonesia dari zaman sebelum penjajahan hingga saat ini. Dan makalah ini dibuat untuk menyelesaikan tugas dari mata kuliah Perekonomian Indonesia yaitu mata kuliah Softskill.

BAB II

ISI

2.1 SEJARAH PRAKOLONIALISME

Pada masa sebelum kekuatan Eropa Barat mampu menguasai daratan dan perairan Asia Tenggara, belum ada Indonesia. Nusantara yang sekarang kita kenal sebagai Indonesia terdiri dari pulau-pulau dan tanah yang dikuasai oleh berbagai kerajaan dan kekaisaran, kadang hidup berdampingan dengan damai sementara di lain waktu berada pada kondisi berperang satu sama lain. Nusantara yang luas tersebut kurang memiliki rasa persatuan sosial dan politik yang dimiliki Indonesia saat ini. Meskipun demikian, jaringan perdagangan terpadu telah berkembang di wilayah ini terhitung sejak awal permulaan sejarah Asia. Terhubung ke jaringan perdagangan merupakan aset penting bagi sebuah kerajaan untuk mendapatkan kekayaan dan komoditas, yang diperlukan untuk menjadi kekuatan besar. Tapi semakin menjadi global jaringan perdagangan ini di nusantara, semakin banyak pengaruh asing berhasil masuk; suatu perkembangan yang akhirnya akan mengarah pada kondisi penjajahan.

Keberadaan sumber-sumber tertulis adalah yang memisahkan masa sejarah dari masa prasejarah. Karena sedikitnya sumber-sumber tertulis yang berasal dari masa sebelum tahun 500 Masehi, sejarah Indonesia dimulai agak terlambat. Diduga sebagian besar tulisan dibuat pada bahan yang mudah rusak dan - ditambah dengan iklim tropis lembab dan standar teknik konservasi yang berkualitas rendah pada saat itu - ini berarti bahwa sejarawan harus bergantung pada inskripsi/prasasti di atas batu dan studi sisa-sisa candi kuno untuk menelusuri sejarah paling terdahulu nusantara. Kedua pendekatan ini memberikan informasi mengenai struktur politik tua karena baik sastra maupun pembangunan candi adalah contoh budaya tinggi yang diperuntukkan bagi elit penguasa.

Sejarah Indonesia memiliki ciri sangat khas, yaitu umumnya berpusat di bagian barat Nusantara (khususnya di pulau Sumatera dan Jawa). Karena sebagian besar bagian timur Nusantara memiliki sedikit kegiatan ekonomi sepanjang sejarah (terletak jauh dari jalur perdagangan utama), hal itu menyebabkan sedikitnya kegiatan politik; suatu situasi yang berlanjut hingga hari ini.

2.2 ERA PENDUDUKAN JEPANG

Pada jaman pendudukan Jepang kehidupan ekonomi rakyat sangat menderita. Lemahnya ekonomi rakyat berawal dari sistem bumi hangus Hindia Belanda ketika mengalami kekalahan dari Jepang pada bulan Maret 1942. Sejak itulah kehidupan ekonomi menjadi lumpuh dan keadaan ekonomi berubah dari ekonomi rakyat menjadi ekonomi perang. Langkah pertama yang dilakukan Jepang adalah merehabilitasi prasarana ekonomi seperti jembatan, alat-alat transportasi dan komunikasi. Selanjutnya Jepang menyita seluruh kekayaan musuh dan dijadikan hak milik Jepang, seperti perkebunan-perkebunan, bank-bank, pabrik-pabrik, perusahaan-perusahaan, telekomunikasi dan lainlain. Hal ini dilakukan karena pasukan Jepang dalam melakukan serangan ke luar negaranya tidak membawa perbekalan makanan Kebijakan ekonomi pemerintah pendudukan Jepang diprioritaskan untuk kepentingan perang. Perkebunan kopi, teh dan tembakau yang dianggap sebagai barang kenikmatan dan kurang bermanfaat bagi kepentingan perang diganti dengan tanaman penghasil bahan makanan dana tanaman jarak untuk pelumas.

Pola ekonomi perang yang dilancarakan oleh Tokyo dilaksanakan secara konsekuen dalam wilayah yang diduduki oleh angkatan perangnya. Setiap lingkungan daerah harus melaksanakan autarki (berdiri di atas kaki sendiri), yang disesuaikan dengan situasi perang. Jawa dibagi atas 17 lingkungan autarki, Sumatra atas 3 lingkungan dan daerah Minseifu (daerah yang diperintah Angkatan Laut Jepang) dibagi atas 3 lingkungan autarki. Karena dengan sistem desentralisasi maka Jawa merupakan bagian daripada “Lingkungan”. Cara yang ditempuh untuk pengerahan tenaga Romusha ini dengan bujukan, tetapi apabila tidak berhasil dengan cara paksa. Untuk menarik simpati penduduk, Jepang mengatakan bahwa Romusha adalah pahlawan pekerja yang dihormati atau prajurit ekonomi. Mereka digambarkan sebagai orang yang sedang menunaikan tugas sucinya untuk memenangkan Perang Asia Timur Raya. Sedangkan panitia pengerah Romusha disebut Romukyokai. Di samping rakyat, bagi para pamong praja dan pegawai rendahan juga melakukan kerja bakti sukarela yang disebut Kinrohoshi. Pemimpin-pemimpin Indonesia membantu pemerintah Jepang dalam kegiatan Romusha ini. Bung Karno memberi contoh berkinrohonsi (kerja bakti), Bung Hatta memimpin Badan Pembantu Prajurit Pekerja atau Romusha. Ali Sastroamijoyo, S.H. mempelopori pembaktian barang-barang perhiasan rakyat untuk membantu biaya perang Jepang. 

Akibat dari Romusha ini jumlah pria di kampung-kampung semakin menipis, banyak pekerjaan desa yang terbengkelai, ribuan rakyat tidak kembali lagi ke kampungnya, karena mati atau dibunuh oleh Jepang. Coba bandingkan dengan rodi pada jaman penjajahan Belanda. Untuk mengawasi penduduk atas terlaksananya gerakan-gerakan Jepang maka dibentuklah tonarigumi (rukun tetangga) sampai ke pelosok pelosok pedesaan. Dengan demikian sumber daya manusia rakyat Indonesia khususnya di Jawa dimanfaatkan secara kejam untuk kepentingan Jepang. Akibat dari tekanan politik, ekonomi, sosial maupun kultural ini menjadikan mental bangsa Indonesia mengalami ketakutan dan kecemasan.

2.3 EKONOMI INDONESIA PADA MASA ORDE LAMA, ORDE BARU DAN ORDE REFORMASI

      A.   Masa Orde Lama ( 1945 – 1967 )

Perekonomian Indonesia pada masa orde lama perlu dicermati karena pada masa tersebut, Indonesia merupakan Negara yang baru saja merdeka. Dalam masa ini, perkembangan perekonomian dibagi dalam 3 (tiga) masa, yaitu :

1.    Masa Kemerdekaan ( 1945 – 1950 )

Keadaan ekonomi pada masa awal kemerdekaan dapat dibilang sangat tidak menggembirakan. Hal itu terjadi karena adanya inflasi yang disebabkan oleh beredarnya lebih dari satu mata uang secara tidak terkendali. Oktober 1946 Pemerintah RI mengeluarkan ORI (Oeang Republik Indonesia) sebagai pengganti uang Jepang, namun adanya blockade ekonomi oleh Belanda dengan menutup pintu perdagangan luar negeri mengakibatkan kekosongan kas Negara. Akibatnya Negara berada dalam kondisi krisis keuangan dan kondisi itu tentu membahayakan bagi keberlangsungan perekonomian Indonesia pada saat itu.

Dalam menghadapi krisis tersebut, pemerintah menempuh beberapa kebijakan, yaitu :

1.    Pinjaman Nasional

2.    Pemenuhan Kebutuhan Rakyat

3.    Melakukan Konferensi Ekonomi

4.    Membuat Rencana Pembangunan

5.    Membangun Partisipasi Swasta Dalam Pembangunan Ekonomi

6.    Nasionalisasi Bank Indonesia

2.    Masa Demokrasi Liberal ( 1950 – 1957 )

Ciri utama masa Demokrasi Liberal adalah sering bergantinya kabinet. Hal ini disebabkan karena jumlah partai yang cukup banyak tetapi tidak ada partai yang memiliki mayoritas mutlak dan hal ini kemudian membuat pada masa ini perekonomian diserahkan sepenuhnya kepada pasar. Dampak dari kebijakan ini akhirnya hanya memperburuk kondisi perekonomian Indonesia.

Pemerintah terkesan memaksakan sistem pasar dalam perekonomian, anehnya pemerintah sudah mengetahui dampaknya dan melakukan berbagai upaya untuk mengatasi kondisi perekonomian. Usaha-usaha tersebut adalah melalui pemotongan nilai uang, melanjutkan program Benteng, dan memutuskan hasil Konferensi Meja Bundar (KMB). Pemotongan nilai uang dimaksudkan untuk mengurangi jumlah uang yang beredar agar tingkat harga turun, dikenal dengan sebutan Gunting Syarifuddin. Pemerintah juga melanjutkan Program Benteng (Kabinet Natsir) dengan maksud untuk menumbuhkan wiraswasta pribumi agar bisa berpartisipasi dalam perkembangan ekonomi nasional dan pembatalan sepihak atas hasil-hasil KMB, termasuk pembubaran Uni Indonesia-Belanda.

3.    Masa Demokrasi Terpimpin ( 1959 – 1967 )

Demokrasi Terpimpin tidak lepas dari sosok Presiden Soekarno, sehingga pemikiran Soekarno menjadi dasar bagi pelaksanaan demokrasi terpimpin. Dalam pidato beliau yang berjudul Kembali ke Rel Revolusi terbitlah pemikiran Soekarno tentang demokrasi terpimpin. Demokrasi Terpimpin benar-benar terjadi setelah muncul Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Mulai saat itulah Indonesia menjalankan sistem demokrasi terpimpin. Akibat dari system ini berdampak pada perubahan struktur ekonomi Indonesia yang akhirnya cenderung berjalan melalui system etatisme, dimana dalam system ini Negara dan aparatur ekonomi Negara bersifat dominan serta mematikan potensi dan kreasi unit-unit ekonomi diluar sektor Negara.

Tidak menunjukkan kondisi perekonomian yang baik justru berdampak pada adanya devaluasi (penurunan nilai uang yang tujuannya guna membendung inflasi yang tetap tinggi, mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat, serta agar dapat meningkatkan nilai rupiah sehingga rakyat kecil tidak dirugikan), perlunya membentuk lembaga ekonomi, dan kegagalan dalam bidang moneter. Pada saat ini dibentuk pula Deklarasi Ekonomi, tujuannya untuk mencapai tahap ekonomi sosialis Indonesia dengan cara terpimpin.

B.    Masa Orde Baru ( 1967 – 1998 )

Masa Orde Baru identik dengan masa pemerintahan Presiden Soeharto. Dikenal beberapa tahapan pembangunan yang menjadi agendanya. Orde Baru mengawali rezimnya dengan menekankan pada prioritas stabilitas ekonomi, dan politik. Program pemerintah berorientasi pada pengendalian inflasi, penyelamatan keuangan Negara, dan pengamanan kebutuhan pokok rakyat. Pemerintah menerapkan kebijakan ekonomi yang baru melalui pendekatan demokrasi pancasila, dan secara perlahan campur tangan pemerintah dalam perekonomian mulai masuk. Pentingnya aspek pemerataan disadari betul dalam masa ini sehingga muncul istilah 8 (delapan) jalur pemerataan sebagai basis kebijakan ekonominya, yaitu :

           1)    Kebutuhan Pokok

            2)    Pendidikan dan kesehatan

            3)    Pembagian pendapatan

            4)    Kesempatan kerja

            5)    Kesempatan berusaha

            6)    Partisipasi wanita dan generasi muda

            7)    Penyebaran pembangunan dan peradilan

Agar implementasi kebijakan tersebut dapat terlaksana dengan baik dan terencana, maka kebijakan tersebut dilaksanakan dengan sebutan pola umum pembangunan jangka panjang (25-30 tahun) dan berlangsung dalam periodisasi lima tahunan sehingga dikenal dengan sebutan Pelita (Pembangunan Lima Tahun). Pelita menunjukkan hasil yang signifikan dalam proses pembangunan ekonomi, terbukti pada tahun 1984 Indonesia berhasil swasembada beras, menurunkan angka kemiskinanm meningkatkan partisipasi pendidikan, penurunan angka kematian bayi, dan peningkatan sector industri, berhasil dalam mengendalikan jumpal penduduk melalui program Keluarga Berencana (KB).

Meskipun Orde Baru berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi fundamental ekonomi justru rapuh. Titik kulminasi keterpurukan Orde Baru berujung pada mundurnya Soeharto dari kursi presiden pada tanggal 21 Mei 1998. Terlepas dari berbagai kontroversi tentang perjalanan rezim Orde Baru, harus diakui bahwa Orde Baru paling tidak telah meletakkan dasar-dasar perekonomian bagi rezim selanjutnya. Kondisi politik yang relatif stabil menjadi modal bagi tumbuhnya perekonomian secara baik.

C.   Masa Reformasi (1998 - Sekarang)

Masa reformasi dianggap sebagai tonggak baru perjalanan kehidupan bangsa Indonesia dari sisi sosial dan politik. Muncul beberapa kebijakan yang kemudian menjadi landasan bagi perjalanan sejarah Bangsa Indonesia kedepan. Kebijakan yang paling menonjol adalah adanya pergeseran pengelolaan pemerintahan dari sentralitis menjadi desentralitis.

      1.    Masa Presiden BJ. Habibie ( 21 Mei 1998 - 20 Oktober 1999 )

Salah satu tugas penting Presiden Habibie adalah mendapatkan kembali komunitas Negara-negara donor untuk program pemulihan ekonomi. Untuk menyelesaikan krisis moneter dan perbaikan ekonomi Indonesia, BJ Habibie melakukan langkah-langkah :

1)   Melakukan restrukturisasi dan rekapitulasi perbankan melalui pembentukan BPPN dan unit Pengelola Aset Negara

2)    Melikuidasi beberapa bank yang bermasalah

3)    Menaikkan nilai tukar rupiah terhadap dolar hingga di bawah Rp 10.000,00

4)    Membentuk lembaga pemantau dan penyelesaian masalah utang luar negeri

5)    Mengimplementasikan reformasi ekonomi yang disyaratkan IMF

6)    Mengesahkan UU No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan                      Persaingan yang Tidak Shat

7)    Mengesahkan UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

     2.    Masa Presiden Abdurrahman Wahid / Gus Dur ( 20 Oktober 1999 - 23 Juli 2001 )

Gus Dur memerintah dengan gaya yang agak kontroversial. Banyak pernyataan-pernyataan yang membuat kebingungan public sehingga berakibat seringnya muncul perdebatan di public yang tidak memberikan pendidikan bagi masyarakat. Gus Dur juga gemar melakukan perjalanan ke luar negeri, yang cenderung terkesan pemborosan. Keterbatasan fisiknya juga mempengaruhi kinerjanya dalam menjalankan pemerintahan.

Kondisi perekonomian Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid memliki karakteristik sebagai berikut :

1) Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, kondisi perekonomian Indonesia mulai mengarah pada perbaikan, di antaranya pertumbuhan PDB yang mulai positif, laju inflasi dan tingkat suku bunga yang rendah, sehingga kondisi moneter dalam negeri juga sudah mulai stabil.

2) Hubungan pemerintah dengan IMF kurang baik

3) Sosial dan Politik yang tidak stabil dan semakin parah yang membuat investor asing menjadi enggan untuk menanamkan modal di Indonesia

4) Makin rumitnya persoalan ekonomi ditandai lagi dengan pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang cenderung negative dikarenakan lebih banyaknya kegiatan penjualan daripada kegiatan pebelian dalam perdagangan saham di dalam negeri

Gus Dur telah menghiasi bagian sejarah perjalanan Bangsa Indonesia. Di tengah keterbatasan fisiknya dan gaya kontroversinya, Gus Dur juga telah meletakkan dasar kebijakan yang dapat menjadi pijakan bagi pemerintahan selanjutnya.

3. Masa Pemerintahan Megawati Soekarnoputri ( 23 Juli 2001 - 20 Oktober 2004 )

Mewarisi kondisi perekonomian Indonesia yang jauh lebih buruk daripada masa pemerintahan Gus Dur ditunjukkan dengan adanya inflasi dan rendahnya pertumbuhan ekonomi Indonesia kurang berkembangnya investor swasta, baik dalam negeri maupun swasta. Selain itu, nilai tukar rupiah yang masih fluktuatif dan indeks harga saham gabungan yang cenderung menurun.

Pada masa kepemimpinan Presiden Megawati, perekonomian Indonesia mulai mengalami kemajuan walaupun masih ada beberapa kebijakannya yang memicu banyak kontroversi tetapi Megawati sebagai presiden wanita pertama di Indonesia menjadi bagian dari perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Keberhasilannya dalam memperbaiki sector moneter, dan membidani terbentuknya lembaga korupsi jelas merupakan modal berharga bagi pemerintahan selanjutnya.

4. Masa Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (20 Oktober 2004 - Sekarang )

Merupakan presiden pertama yang dipilih oleh rakyat melalui Pemilu tahun 2004 dan tahun 2009. Pada masa jabatannya, Indonesia mengalami sejumlah bencana alam dan menjadi tantangan tambahan bagi Presiden yang masih bergelut dengan upaya memulihkan kehidupan ekonomi Negara dan kesejahteraan rakyat.

Kebijakan SBY yang dianggap kontroversial yaitu :

1)    Kebijakan mengurangi subsidi BBM

2)    Kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT)

BAB III

PENUTUPAN

3.1 KESIMPULAN

Waktu dapat mempengaruhi perjalanan kondisi perekonomian. Perjalanan waktu yang diiringi dengan perubahan dinamika, baik sosial dan politik, ternyata memberikan kontribusi pada kebijakan yang dihasilkan pada periode masing-masing pemerintah. Namun di tengah realita adanya keberlanjutan secara menyeluruh terhadap kebijakan dari setiap periode-periode pemerintahan sebelumnya, Indonesia masih mempunyai harapan terhadap kondisi perekonomian. Prospek ekonomi Indonesia ternyata didukung oleh kondisi yang signifikan, baik dari sisi mikro dan makro, serta sektoral. Kita sebagai generasi mudalah yang dapat mengembangkan, mengubah, meningkatkan dan membangkitkan perekonomian Indonesia sehingga Indonesia dalam sektor ekonomi seimbang.

DAFTAR PUSTAKA

http://www.gurusejarah.com/2015/01/ekonomi-perang-masa-pendudukan-jepang.html

http://www.indonesia-investments.com/id/budaya/politik/sejarah-prakolonial/item123

http://wartaekonomi.co.id/berita14116/resensi-buku-210-tahun-drama-pertumbuhan-ekonomi-indonesia.html